Wilayah otonom Bougainville di Papua Nugini semakin dekat dengan cita-cita kemerdekaannya. Pemerintah Otonom Bougainville (ABG) sebelumnya telah mengumumkan proposal tiga tahap yang menargetkan kemerdekaan penuh pada 2030, sebuah rencana yang diusulkan pada Juni 2026 lalu. Dalam peta jalan tersebut, Bougainville akan terus melakukan persiapan menuju pemerintahan mandiri hingga 1 September 2027, dengan fokus memperkuat kelembagaan, tata kelola pemerintahan, keamanan, serta kesiapan ekonomi wilayah.

Kini, langkah menuju kemerdekaan itu semakin nyata. Perdana Menteri Papua Nugini James Marape dan Presiden ABG Ishmael Toroama telah sepakat bahwa hasil referendum kemerdekaan Bougainville tahun 2019 akan resmi diajukan ke hadapan parlemen nasional pada 27 Agustus 2026 mendatang. Kesepakatan ini tercapai usai pertemuan Joint Supervisory Body (JSB) di Port Moresby, yang turut mengesahkan dua dokumen penting pendamping, yakni Kerangka Kerja Melanesia (Melanesian Framework) dan Laporan Konsultasi Bersama (Joint Consultation Report).

Sebagai catatan, referendum yang digelar pada akhir 2019 itu menghasilkan dukungan luar biasa dari rakyat Bougainville, dengan 97,7 persen suara memilih opsi merdeka penuh dari Papua Nugini. Namun, hasil referendum tersebut sifatnya tidak mengikat (non-binding), sehingga keputusan akhir tetap berada di tangan parlemen nasional Papua Nugini untuk meratifikasi atau menolaknya.

Menariknya, pada Juni lalu pemerintah PNG sempat mengejutkan para pemimpin Bougainville dengan mengumumkan bahwa ambang batas pengesahan hasil referendum di parlemen akan menggunakan tiga perempat suara anggota, alih-alih dua pertiga suara yang biasanya berlaku untuk amendemen konstitusi. Presiden Toroama sendiri secara terbuka menyuarakan pembelaan atas perjuangan kemerdekaan Bougainville, menolak sikap PNG yang menyebut parlemen berhak menolak mengafirmasi hasil referendum 2019, dan memperingatkan bahwa langkah tersebut berpotensi merongrong proses perdamaian yang telah dibangun kedua belah pihak.

Selain soal jadwal sidang parlemen, pertemuan JSB juga menyepakati sejumlah langkah konkret untuk memperkuat otonomi fiskal Bougainville. Di antaranya adalah pengalihan 100 persen pendapatan dari sektor perikanan, pertambangan, kehutanan, tanah, dan pajak-pajak terkait lainnya kepada Bougainville, yang ditargetkan rampung pada 31 Desember 2026. Partai berkuasa PNG, PANGU, bahkan telah menyatakan akan mendukung proses transisi selama 15 tahun bagi Bougainville, terlepas dari apa pun hasil pemungutan suara di parlemen nanti.

Perjalanan panjang Bougainville menuju kemerdekaan ini berakar dari Perjanjian Damai Bougainville tahun 2001, yang mengakhiri perang saudara berdarah di wilayah tersebut sepanjang 1988 hingga 1998. Kini, setelah lebih dari enam tahun sejak referendum digelar, seluruh mata tertuju pada sidang parlemen 27 Agustus mendatang—momen krusial yang akan menentukan apakah mimpi kemerdekaan rakyat Bougainville benar-benar akan terwujud pada 2030.