BANDUNG — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyiapkan opsi pengajuan pinjaman daerah senilai Rp3,4 triliun apabila dana bagi hasil (DBH) dari pemerintah pusat sebesar Rp1,2 triliun tidak kunjung dicairkan hingga akhir 2026. Rencana tersebut disiapkan untuk mengantisipasi kebutuhan pembiayaan daerah apabila dana yang diharapkan dari pemerintah pusat belum terealisasi.

Pernyataan tersebut disampaikan Dedi Mulyadi di Gedung DPRD Jawa Barat, Kota Bandung, Rabu (5/8/2026). Menurut Dedi, opsi pinjaman daerah tersebut belum menjadi keputusan final karena pemerintah provinsi masih melakukan kajian terhadap kebutuhan dan kemampuan pembiayaan daerah.

Dedi menegaskan, pinjaman sebesar Rp3,4 triliun hanya akan ditempuh sebagai langkah terakhir apabila DBH yang menjadi hak Jawa Barat tidak cair hingga penghujung tahun. Pemerintah Provinsi Jawa Barat masih berharap dana dari pemerintah pusat tersebut dapat direalisasikan sesuai dengan kebutuhan dan perencanaan anggaran daerah.

“Kalau tidak cair dari pemerintah pusat, ya kita ngajuin Rp3,4 triliun. Kalau cair tidak usah pinjam,” ujar Dedi.

Besaran pinjaman yang disiapkan jauh lebih besar dibandingkan nilai DBH yang ditunggu, yakni Rp1,2 triliun. Karena itu, rencana tersebut masih perlu melalui proses kajian serta memperhitungkan berbagai aspek, termasuk kemampuan fiskal daerah dan ketentuan mengenai pinjaman pemerintah daerah.

Dedi memastikan keputusan untuk mengajukan pinjaman tidak akan dilakukan secara terburu-buru. Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan terlebih dahulu menunggu perkembangan pencairan DBH dari pemerintah pusat hingga akhir 2026. Jika dana tersebut terealisasi, opsi pinjaman tidak diperlukan. Sebaliknya, apabila DBH tidak cair, pinjaman Rp3,4 triliun akan dipertimbangkan sebagai alternatif pembiayaan daerah.