Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) mengungkap hasil investigasi awal terkait paper yang mengusulkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) masuk nominasi Nobel Perdamaian 2026. Makalah berjudul "Nobel Peace Prize 2026 Free Meal Program by the National Nutrition Agency: Building Smart Business for Food Security Industry and Indonesia's Economic Growth" yang diunggah di platform Social Science Research Network (SSRN) ini menjadi sorotan publik karena mencantumkan nama Presiden Prabowo Subianto bersama sejumlah akademisi dan tokoh lainnya sebagai penulis.

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto telah membentuk tim investigasi khusus sejak Selasa (4/8/2026) untuk menelusuri polemik tersebut secara menyeluruh. Sejak dibentuk, tim melakukan koordinasi dengan berbagai pihak, mengumpulkan dokumen dan informasi, serta meminta klarifikasi kepada pihak-pihak yang terkait. "Hingga saat ini proses investigasi masih berlangsung. Meski demikian, terdapat beberapa temuan awal yang dapat disampaikan kepada publik," kata Brian dalam pernyataan resminya, Kamis (6/8/2026).

Berdasarkan koordinasi dengan sejumlah pihak yang namanya tercantum sebagai penulis, tim investigasi menemukan fakta mengejutkan: mereka mengaku tidak mengetahui, tidak pernah dimintai persetujuan, dan tidak terlibat sama sekali dalam penyusunan maupun pengunggahan paper tersebut. "Berdasarkan hasil koordinasi dengan sejumlah pihak yang namanya tercantum dalam paper tersebut, diperoleh keterangan bahwa mereka tidak mengetahui, tidak pernah dimintai persetujuan, dan tidak terlibat dalam proses penyusunan maupun pengunggahan paper dimaksud," demikian keterangan resmi Kemendiktisaintek.

Kemendiktisaintek juga menyebut penulis utama paper tersebut yang berinisial DD telah menyampaikan surat pernyataan dan permohonan maaf terkait peristiwa ini. Yang menarik, hasil penelusuran sementara tim investigasi mengungkap bahwa DD ternyata belum menyandang jabatan akademik guru besar dan tidak terafiliasi sebagai dosen di perguruan tinggi mana pun. Bahkan, berdasarkan informasi yang diperoleh tim, DD baru menjalani sidang promosi doktor beberapa waktu lalu.

Sementara itu, kementerian menegaskan bahwa SSRN bukanlah lembaga yang berwenang dalam proses nominasi Hadiah Nobel, melainkan sekadar platform publikasi preprint yang bersifat terbuka. Oleh karena itu, keberadaan paper tersebut di SSRN tidak dapat dijadikan bukti adanya nominasi resmi Nobel Perdamaian, sekaligus menepis anggapan bahwa dokumen tersebut telah melalui proses verifikasi ilmiah apa pun sebelum dipublikasikan.

Kemendiktisaintek menegaskan proses investigasi masih terus berlangsung untuk memastikan seluruh fakta terungkap secara menyeluruh. Pemerintah pun berkomitmen akan menindak tegas apabila ditemukan pelanggaran etika akademik, termasuk dugaan pencatutan nama tanpa persetujuan dalam paper yang diduga disusun menggunakan bantuan kecerdasan buatan (AI) tersebut, guna menjaga integritas dunia akademik Indonesia ke depannya.