Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meminta pengelolaan belanja pegawai dilakukan secara cermat dan terencana agar tidak menimbulkan persoalan pagu minus. Menurutnya, perencanaan kebutuhan anggaran harus dilakukan sejak awal agar kekurangan belanja pegawai tidak berujung pada pengorbanan program pemerintah yang berdampak langsung kepada masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Purbaya saat melakukan kunjungan mendadak ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Jawa Barat di Bandung, Senin (24/8/2026).

Dalam kunjungan tersebut, Bendahara Negara menekankan pentingnya disiplin dalam mengelola anggaran, terutama ketika terjadi kebutuhan untuk melakukan pergeseran pagu. Ia meminta agar penyesuaian anggaran untuk menutup kekurangan belanja pegawai tidak dilakukan dengan mengorbankan program prioritas masyarakat.

Pergeseran anggaran, kata dia, seharusnya dilakukan secara hati-hati dan hanya menjadi pilihan ketika memang diperlukan. Program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat harus tetap dijaga keberlangsungannya, kecuali terdapat kondisi yang benar-benar mendesak.

Pesan tersebut menjadi penting di tengah tuntutan pemerintah untuk meningkatkan efektivitas belanja negara. Setiap rupiah anggaran harus diarahkan agar memberikan manfaat maksimal, sementara kebutuhan rutin birokrasi tetap harus dikelola dengan perencanaan yang matang.

Selain menyoroti pengelolaan belanja pegawai, Purbaya dalam kunjungannya ke Jawa Barat juga mengecek pengawalan sejumlah program strategis pemerintah. Beberapa program yang menjadi perhatian antara lain Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), Sekolah Rakyat, serta Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Untuk program KDKMP, Jawa Barat tercatat memiliki 5.970 koperasi dengan target survei sebanyak 147 KDKMP. Hingga saat ini, survei telah dilakukan terhadap 22 KDKMP. Hasil pemantauan juga menunjukkan sejumlah KDKMP telah menyelesaikan pembangunan.

Program tersebut menjadi salah satu agenda yang terus dikawal pemerintah karena diharapkan dapat memperkuat aktivitas ekonomi masyarakat di tingkat desa dan kelurahan. Karena itu, pemantauan tidak hanya diperlukan untuk memastikan pembangunan berjalan, tetapi juga untuk melihat kesiapan program agar dapat memberikan manfaat secara nyata.

Sementara itu, perkembangan Sekolah Rakyat di Jawa Barat juga menjadi perhatian. Kanwil DJPb Jawa Barat telah melakukan survei terhadap 22 Sekolah Rakyat dari total 26 sekolah yang tercatat di provinsi tersebut.

Purbaya menilai Sekolah Rakyat memiliki sejumlah keunggulan dan berpotensi memberikan manfaat bagi masyarakat. Namun, ia melihat program tersebut masih belum mendapatkan eksposur yang cukup di ruang publik.

“Sekolah Rakyat perlu lebih dipromosikan kepada publik. Program ini memiliki berbagai keunggulan, tetapi masih kurang mendapatkan eksposur,” kata Purbaya, dikutip Selasa (25/8/2026).

Menurut Purbaya, komunikasi publik menjadi bagian penting agar masyarakat memahami tujuan dan manfaat program pemerintah. Program yang memiliki dampak besar tidak akan optimal jika masyarakat tidak memperoleh informasi yang memadai mengenai mekanisme dan manfaat yang ditawarkan.

Selain Sekolah Rakyat, pemerintah juga terus memantau pelaksanaan program SPPG di Jawa Barat. Jumlah SPPG di provinsi tersebut mencapai 6.794 unit dengan target survei sebanyak 199 SPPG.

Namun, realisasi survei telah melampaui target awal. Hingga saat ini, sebanyak 275 SPPG telah disurvei untuk memastikan pelaksanaan program di lapangan berjalan sesuai ketentuan.

Kapasitas setiap SPPG berkisar antara 1.600 hingga 2.800 porsi. Penerima manfaatnya mencakup siswa mulai dari jenjang pendidikan anak usia dini (PAUD) hingga sekolah menengah atas (SMA) sederajat, serta balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.

Besarnya cakupan penerima manfaat membuat pengawasan menjadi salah satu aspek penting dalam pelaksanaan program. Pemerintah perlu memastikan kapasitas pelayanan sesuai kebutuhan sekaligus menjaga kualitas dan keberlanjutan layanan.

Kunjungan Purbaya ke Jawa Barat menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan negara tidak hanya berfokus pada persoalan administratif di tingkat kementerian dan lembaga. Pemerintah juga ingin memastikan anggaran yang telah dialokasikan benar-benar diterjemahkan menjadi program yang berjalan di lapangan.

Di sisi lain, persoalan pagu minus pada belanja pegawai menjadi pengingat bahwa perencanaan anggaran harus dilakukan secara realistis. Kebutuhan belanja pegawai merupakan komponen yang bersifat rutin sehingga seharusnya dapat diproyeksikan dengan lebih baik sejak awal.

Jika kekurangan anggaran baru ditangani ketika program sudah berjalan, pemerintah berisiko harus melakukan pergeseran anggaran. Kondisi tersebut dapat memengaruhi ruang fiskal untuk program lain yang manfaatnya langsung dirasakan masyarakat.

Karena itu, arahan Purbaya menempatkan efisiensi dan ketepatan perencanaan sebagai bagian penting dari pengelolaan APBN. Belanja pegawai harus dipenuhi, tetapi kebutuhan tersebut tidak boleh secara otomatis mengurangi anggaran untuk program yang menjadi prioritas publik.

Dengan pengawasan langsung terhadap program strategis dan penekanan terhadap disiplin anggaran, pemerintah berupaya memastikan belanja negara tidak berhenti pada angka di dokumen anggaran. Setiap alokasi diharapkan dapat menghasilkan manfaat nyata, terutama bagi masyarakat yang menjadi sasaran program.

Jawa Barat menjadi salah satu wilayah penting dalam pelaksanaan berbagai program tersebut karena skala penerimanya yang besar. Tantangan berikutnya adalah memastikan program berjalan sesuai tujuan, anggaran digunakan secara tepat, dan masyarakat memperoleh manfaat secara maksimal.

Bagi pemerintah, keseimbangan antara memenuhi kebutuhan birokrasi dan menjaga program publik menjadi kunci. Perencanaan belanja pegawai yang lebih akurat sekaligus pengawasan program strategis diharapkan dapat membuat anggaran negara bekerja lebih efektif dan memberikan dampak yang lebih besar bagi masyarakat.