Jakarta — Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengimbau seluruh instansi pemerintah, lembaga publik, dan perusahaan swasta untuk memberikan keleluasaan atau fleksibilitas kerja kepada pegawai pada Selasa, 18 Agustus 2026. Imbauan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Mensesneg Nomor B-17/M/S/TU.00.03/08/2026 yang diterbitkan pada 14 Agustus 2026. Surat edaran itu ditujukan kepada pimpinan lembaga negara, kementerian, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, lembaga publik, hingga perusahaan swasta di seluruh Indonesia. Pemerintah berharap kebijakan ini dapat memberikan ruang bagi pegawai untuk merayakan dan memaknai HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dengan cara masing-masing.

Dalam edaran tersebut, Mensesneg menekankan bahwa pemberian keleluasaan dan fleksibilitas kerja tetap harus disesuaikan dengan kondisi, beban kerja, serta kebutuhan operasional masing-masing organisasi. Artinya, keputusan penerapan kebijakan ini sepenuhnya diserahkan kepada pimpinan di setiap instansi atau perusahaan. “Kepada seluruh pimpinan instansi pemerintah, lembaga publik, dan perusahaan swasta kiranya dapat memberikan keleluasaan dan fleksibilitas kerja bagi seluruh pegawai di lingkungan kerja masing-masing pada tanggal 18 Agustus 2026,” bunyi salah satu poin dalam surat edaran tersebut.

Pemerintah menegaskan bahwa 18 Agustus 2026 bukan merupakan hari libur nasional. Imbauan ini hanya bersifat anjuran agar pegawai mendapatkan ruang lebih leluasa setelah mengikuti rangkaian perayaan kemerdekaan pada 17 Agustus.

Pemerintah juga memberikan perhatian khusus kepada sektor-sektor yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Instansi dan perusahaan di bidang kesehatan, perbankan, telekomunikasi, energi, keamanan, ketertiban, transportasi, serta layanan esensial lainnya diminta mengatur penugasan pegawai secara proporsional. Langkah ini diambil agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal meski ada kebijakan fleksibilitas kerja. “Guna memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan secara optimal,” tegas surat edaran tersebut.

Imbauan fleksibilitas kerja ini sejalan dengan semangat pemerintah untuk mendorong partisipasi aktif seluruh komponen masyarakat dalam memperingati HUT ke-81 RI. Dengan adanya ruang yang lebih longgar, diharapkan pegawai dapat mengikuti kegiatan perayaan, berkumpul bersama keluarga, atau sekadar beristirahat setelah mengikuti upacara dan rangkaian acara kemerdekaan. Banyak pihak menyambut positif imbauan ini. Sejumlah perusahaan swasta dan instansi pemerintah mulai menyiapkan kebijakan internal terkait pengaturan jam kerja atau sistem kerja fleksibel pada 18 Agustus 2026.

Meski demikian, pemerintah mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak mengganggu operasional dan pelayanan publik. Koordinasi yang baik antara pimpinan dan pegawai menjadi kunci agar fleksibilitas kerja dapat diterapkan secara bijak dan bertanggung jawab. Dengan adanya surat edaran Mensesneg ini, diharapkan perayaan HUT ke-81 RI dapat dirasakan lebih meriah dan bermakna oleh seluruh lapisan masyarakat, tanpa mengorbankan produktivitas dan pelayanan kepada publik.