Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mencopot secara permanen 13 pejabat eselon di lingkungan Kementerian Pertanian (Kementan) yang diduga terlibat aktivitas judi online (judol). Sanksi tegas tersebut diberikan setelah para pejabat tersebut dinilai melanggar disiplin dan mencederai integritas aparatur sipil negara (ASN). Keputusan pencopotan itu diambil setelah Kementan melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah pejabat yang diduga terlibat dalam aktivitas judi daring. Amran mengatakan, hasil pemeriksaan kemudian dibahas dalam rapat pimpinan yang digelar pada Senin (31/8/2026).

Rapat tersebut dimulai sejak pukul 06.00 WIB. Dalam rapat itu, pimpinan Kementan membahas hasil pemeriksaan dan menentukan sanksi terhadap para pejabat yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin.

"Hari ini kami rapat mulai jam 06.00 pagi tadi. Kemudian pertemuan, ada yang kami tindak pejabat eselonnya enggak usah sebut, pejabat saja. Sebanyak 13 orang kami copot karena tidak disiplin, ikut judi online. Kami copot semua 13 (pejabat eselon)," kata Amran dalam jumpa pers di Jakarta, Senin (31/8/2026), seperti dilansir Antara.

Pencopotan tersebut dilakukan setelah Kementan menerima laporan mengenai dugaan keterlibatan sejumlah pejabat dalam aktivitas judi online. Laporan itu kemudian tidak langsung dijadikan dasar pemberian sanksi, melainkan terlebih dahulu diverifikasi dan diperiksa secara menyeluruh. Proses pemeriksaan dilakukan untuk memastikan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh para pejabat tersebut. Setelah hasil penelusuran dan pemeriksaan dibahas, Kementan akhirnya memutuskan memberikan sanksi berupa pencopotan permanen terhadap 13 pejabat.

Amran mengungkapkan, sebagian pejabat yang dicopot sebenarnya telah mendapatkan pembinaan dan peringatan sebelumnya. Namun, tindakan tersebut tidak membuat mereka menghentikan aktivitas yang dianggap melanggar disiplin sebagai ASN. Para pejabat tersebut disebut kembali mengulangi perbuatannya sehingga Kementan mengambil langkah lebih tegas. Pencopotan permanen kemudian dipilih sebagai bentuk penindakan sekaligus peringatan bagi aparatur lainnya. Selain menemukan keterlibatan dalam aktivitas judi online, hasil penelusuran Kementan juga menemukan adanya pejabat yang memiliki nilai setoran atau deposit judi daring dalam jumlah besar. Amran menyebut nilai deposit salah satu pejabat bahkan mendekati Rp200 juta.

Temuan tersebut semakin memperkuat dasar pemberian sanksi terhadap para pejabat yang bersangkutan. Besarnya nilai deposit dinilai menunjukkan bahwa aktivitas judi online yang dilakukan bukan sekadar persoalan disiplin ringan, tetapi telah menjadi perhatian serius bagi kementerian. Amran menegaskan tidak akan memberikan toleransi terhadap ASN di lingkungan Kementan yang terlibat judi online. Menurutnya, perilaku tersebut tidak sejalan dengan tanggung jawab aparatur negara yang seharusnya memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan menjunjung tinggi integritas. Ia juga menilai judi online bertentangan dengan nilai agama dan etika pelayanan publik. Karena itu, Kementan berkomitmen mengambil tindakan tegas terhadap aparatur yang terbukti terlibat dalam aktivitas tersebut.

Pencopotan 13 pejabat ini menjadi bagian dari upaya Kementan memperkuat kedisiplinan dan integritas pegawai. Amran menekankan bahwa status sebagai ASN membawa tanggung jawab besar sehingga setiap pegawai harus menjaga perilaku, baik dalam menjalankan tugas kedinasan maupun dalam kehidupan pribadi yang dapat berdampak terhadap kredibilitas institusi.

Langkah tersebut sekaligus menjadi pesan bagi seluruh jajaran Kementan agar tidak terlibat dalam aktivitas yang dapat merusak reputasi lembaga. Pemerintah sebelumnya juga terus mendorong pemberantasan judi online karena aktivitas tersebut dinilai dapat menimbulkan dampak sosial dan ekonomi bagi masyarakat.

Dengan keputusan pencopotan permanen terhadap 13 pejabat tersebut, Kementan menegaskan bahwa pelanggaran disiplin yang berkaitan dengan judi online akan ditindak secara serius. Aparatur yang telah diberikan pembinaan namun kembali mengulangi pelanggaran berpotensi menghadapi sanksi yang lebih berat sesuai ketentuan yang berlaku.