Jakarta – Pemerintah memastikan akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membayar kewajiban utang pembiayaan Program Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih yang nilainya mencapai sekitar Rp240 triliun. Pembayaran tersebut akan dilakukan secara bertahap selama enam tahun sebagai bagian dari skema pembiayaan program yang melibatkan fasilitas kredit dari perbankan. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa dana sebesar Rp240 triliun bukan merupakan dana hibah pemerintah, melainkan fasilitas kredit yang disalurkan oleh lembaga perbankan guna mendukung pembentukan dan pengembangan Kopdes Merah Putih di berbagai daerah.

Menurutnya, pemerintah telah menyiapkan mekanisme agar kewajiban pembayaran kredit tersebut dapat ditanggung melalui APBN secara bertahap, sehingga tidak membebani keuangan negara dalam satu tahun anggaran. "Ya kita bayar utangnya. Jadi gini, itu kan Rp240 triliun kreditnya ya kira-kira. Setiap tahun itu di-stretch ke enam tahun," ujar Purbaya, Rabu (5/8/2026). Dengan skema tersebut, pemerintah memperkirakan pembayaran pokok pinjaman mencapai sekitar Rp40 triliun setiap tahun, di luar kewajiban pembayaran bunga kepada pihak perbankan.

"Jadi setiap tahun pokoknya jatuh Rp40 triliunan. Tiap tahun Rp40 tambah bunga sedikit itu," lanjutnya.

Purbaya menegaskan bahwa pembayaran melalui APBN telah diperhitungkan dalam perencanaan fiskal pemerintah. Skema cicilan selama enam tahun dipilih agar beban anggaran dapat dikelola secara lebih terukur tanpa mengganggu pelaksanaan program pembangunan lainnya. Ia menjelaskan, pemerintah akan terus menyesuaikan alokasi pembayaran dengan kondisi keuangan negara setiap tahun, termasuk memperhitungkan besaran bunga pinjaman yang harus dibayarkan selama masa kredit berlangsung.

Program Kopdes Merah Putih merupakan salah satu program strategis pemerintah yang bertujuan memperkuat perekonomian desa melalui pembentukan koperasi modern sebagai pusat aktivitas ekonomi masyarakat. Melalui program ini, koperasi diharapkan mampu menjadi sarana distribusi kebutuhan pokok, penyedia layanan keuangan, pemasaran hasil pertanian, hingga pengembangan usaha mikro dan kecil di pedesaan. Pembentukan ribuan koperasi desa tersebut membutuhkan pembiayaan yang besar. Karena itu, pemerintah memanfaatkan skema kredit perbankan untuk mempercepat realisasi program, sementara pembayaran pinjaman dilakukan secara bertahap menggunakan APBN. Meski demikian, besarnya nilai utang yang mencapai ratusan triliun rupiah menjadi perhatian berbagai kalangan. Sejumlah pihak menilai pemerintah perlu memastikan bahwa dana yang digelontorkan benar-benar menghasilkan manfaat ekonomi bagi masyarakat desa serta mampu meningkatkan produktivitas koperasi dalam jangka panjang.

Pemerintah sendiri menegaskan bahwa pembiayaan tersebut merupakan bentuk investasi jangka panjang untuk memperkuat ekonomi kerakyatan. Dengan pengelolaan koperasi yang baik, diharapkan aktivitas ekonomi di tingkat desa dapat tumbuh lebih cepat, menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan nilai tambah produk lokal, serta memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Selain memastikan pembayaran utang berjalan sesuai jadwal, pemerintah juga akan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Program Kopdes Merah Putih agar penggunaan dana dilakukan secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.