Presiden Prabowo Subianto menanggapi kritik yang selama ini diarahkan terhadap komposisi kabinet pemerintahannya yang dinilai gemuk dan kurang efisien. Prabowo menegaskan, besarnya dukungan politik dalam pemerintahan tidak dapat dilepaskan dari karakter demokrasi Indonesia yang menganut sistem multipartai.

Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat memberikan sambutan dalam penutupan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, Senin (31/8/2026).

Dalam kesempatan itu, Prabowo menegaskan bahwa Indonesia tidak mungkin hanya dipimpin oleh satu partai politik. Menurut dia, kondisi politik Indonesia membuat kerja sama antarp partai menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses menjalankan pemerintahan.

“Indonesia tidak mungkin dipimpin hanya oleh satu partai politik,” kata Prabowo dalam sambutannya.

Menurut Prabowo, demokrasi mengharuskan adanya koalisi untuk memimpin dan mengelola negara dengan jumlah penduduk yang besar. Karena itu, keberadaan banyak unsur politik dalam pemerintahan tidak semata-mata dapat dilihat dari jumlah kementerian atau posisi yang diberikan kepada partai-partai pendukung.

Pandangan tersebut sekaligus menjadi respons terhadap kritik mengenai ukuran kabinet pemerintahan Prabowo yang sejak awal menjadi perhatian publik. Kabinet yang melibatkan banyak unsur politik sebelumnya dinilai sebagian pihak berpotensi menimbulkan persoalan efisiensi apabila tidak diikuti pembagian tugas dan koordinasi yang efektif.

Namun, bagi Prabowo, membangun pemerintahan dalam negara demokrasi multipartai membutuhkan kemampuan untuk menghimpun kekuatan politik yang beragam. Koalisi menjadi salah satu cara untuk membangun dukungan politik sekaligus memastikan pemerintahan memiliki landasan yang cukup kuat dalam menjalankan program-programnya.

Indonesia sendiri memiliki karakter politik yang sangat beragam, baik dari sisi partai politik maupun kepentingan masyarakat yang diwakilinya. Dengan jumlah penduduk yang besar dan wilayah yang luas, proses pengambilan keputusan di tingkat pemerintahan juga menghadapi tantangan yang kompleks.

Dalam kondisi tersebut, koalisi politik dapat menjadi instrumen untuk menjaga stabilitas pemerintahan. Dukungan dari berbagai partai dapat memperkuat posisi pemerintah dalam menjalankan kebijakan sekaligus membangun komunikasi dengan kelompok-kelompok politik yang memiliki basis dukungan berbeda.

Meski demikian, besarnya koalisi tetap menghadirkan tantangan tersendiri. Pemerintah harus memastikan bahwa kerja sama politik tidak mengorbankan efektivitas birokrasi maupun kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Jumlah unsur yang terlibat dalam pemerintahan pada akhirnya tidak cukup menjadi satu-satunya ukuran untuk menilai efisiensi. Yang tidak kalah penting adalah bagaimana setiap kementerian dan lembaga menjalankan fungsi masing-masing, menghindari tumpang tindih kewenangan, serta menghasilkan kebijakan yang benar-benar berdampak bagi masyarakat.

Karena itu, koalisi yang besar membutuhkan tata kelola pemerintahan yang kuat. Pembagian tugas yang jelas, koordinasi antarlembaga, transparansi, serta mekanisme evaluasi menjadi faktor penting agar dukungan politik yang luas dapat diterjemahkan menjadi pemerintahan yang efektif.

Pernyataan Prabowo di hadapan peserta Muktamar NU juga memperlihatkan bagaimana Presiden memandang hubungan antara kebutuhan politik dan efektivitas pemerintahan. Menurut perspektif tersebut, membangun pemerintahan tidak dapat dilakukan hanya dengan mempertimbangkan struktur birokrasi, tetapi juga harus memperhitungkan realitas politik dalam sistem demokrasi Indonesia.

Di sisi lain, kritik mengenai kabinet gemuk tetap menjadi bagian dari diskusi publik mengenai efisiensi pemerintahan. Masyarakat tentu berharap besarnya struktur pemerintahan sebanding dengan hasil yang diberikan, terutama dalam bentuk pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan.

Dengan demikian, tantangan pemerintah bukan sekadar mempertahankan koalisi yang besar, tetapi memastikan seluruh kekuatan politik yang berada di dalam pemerintahan dapat bekerja dalam satu arah. Kepentingan politik harus ditempatkan dalam kerangka yang lebih luas, yakni kepentingan negara dan masyarakat.

Penegasan Prabowo bahwa Indonesia tidak mungkin dipimpin oleh satu partai memberikan gambaran bahwa koalisi masih menjadi fondasi penting dalam pemerintahannya. Namun, seiring berjalannya pemerintahan, efektivitas kabinet tetap akan diukur dari kemampuan menghasilkan kebijakan dan menyelesaikan persoalan masyarakat, bukan semata-mata dari besarnya dukungan politik yang berada di belakang pemerintah.