Buenos Aires, Argentina – Ribuan warga Argentina turun ke jalan untuk memprotes rancangan undang-undang (RUU) terkait hak kepemilikan properti yang tengah dibahas oleh Senat Argentina. Aksi demonstrasi yang berlangsung di Buenos Aires tersebut berakhir ricuh setelah terjadi bentrokan antara massa aksi dan aparat kepolisian.

Para demonstran menilai aturan baru tersebut berpotensi membuka peluang lebih besar bagi pihak asing untuk memiliki lahan di Argentina. Mereka khawatir kebijakan tersebut dapat mengancam kedaulatan nasional serta mengurangi kontrol masyarakat lokal terhadap aset tanah dan properti di dalam negeri.

Ketegangan meningkat ketika aparat keamanan berupaya membubarkan massa yang berkumpul di sejumlah titik. Polisi kemudian menggunakan berbagai alat pengendalian massa, termasuk gas air mata, peluru karet, dan meriam air untuk memukul mundur demonstran. Akibat bentrokan tersebut, sedikitnya dua anggota kepolisian dan satu demonstran dilaporkan mengalami luka-luka. Sejumlah peserta aksi juga diamankan oleh aparat setelah situasi berubah menjadi tidak kondusif.

Para pengunjuk rasa membawa berbagai spanduk dan menyuarakan penolakan terhadap RUU tersebut. Mereka mendesak pemerintah dan parlemen untuk mempertimbangkan dampak jangka panjang aturan tersebut terhadap masyarakat Argentina, khususnya terkait kepemilikan tanah dan akses warga terhadap sumber daya nasional. Pemerintah Argentina dan pihak parlemen hingga kini masih membahas berbagai poin dalam rancangan aturan tersebut. Sementara itu, aksi penolakan dari kelompok masyarakat sipil terus bermunculan karena adanya kekhawatiran terhadap dampak sosial dan ekonomi yang mungkin ditimbulkan.

Pihak berwenang mengimbau masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara damai dan tidak melakukan tindakan yang dapat memicu kerusuhan. Polisi juga memastikan pengamanan akan terus dilakukan selama proses pembahasan RUU berlangsung. Situasi politik di Argentina kembali menjadi sorotan setelah isu kepemilikan properti memicu perdebatan publik antara kelompok yang mendukung investasi asing dan pihak yang menilai perlindungan terhadap aset nasional harus menjadi prioritas.