Yerusalem – Gelombang ketidakpuasan publik terhadap Perdana Menteri Benjamin Netanyahu kembali mencapai puncak. Pada Sabtu (20 Juni 2026) waktu setempat, ribuan warga Israel memadati jalanan di Yerusalem dalam aksi protes besar-besaran yang menuntut Netanyahu segera mundur dari jabatannya. Aksi demonstrasi berlangsung dengan penuh semangat. Massa mengibarkan bendera Israel dan Palestina, menabuh drum, meneriakkan yel-yel, serta membawa poster-poster bertuliskan penolakan terhadap perang dan seruan tegas “Save Gaza”. Suasana protes terlihat semakin hidup dengan berbagai elemen kreatif yang menarik perhatian publik dan media internasional.

Para demonstran menilai Netanyahu telah memperburuk situasi keamanan Israel dan sengaja memperpanjang konflik militer untuk kepentingan politik pribadi. Mereka menuntut agar perdana menteri yang telah lama berkuasa itu bertanggung jawab atas eskalasi konflik di Gaza, Tepi Barat, dan Lebanon selatan.

“Netanyahu harus mundur!” menjadi salah satu teriakan yang paling sering terdengar. Aksi ini berlangsung di tengah ketegangan politik domestik yang semakin memanas menjelang pemilihan umum anggota Knesset (parlemen Israel).

Survei terbaru menunjukkan bahwa mayoritas warga Israel tidak lagi menginginkan Netanyahu maju kembali dalam pemilu mendatang. Tekanan publik ini semakin kuat seiring dengan terus berlanjutnya konflik yang menimbulkan korban jiwa dan dampak kemanusiaan yang luas. Demonstrasi ini mencerminkan perpecahan mendalam dalam masyarakat Israel. Di satu sisi, ada kelompok yang mendukung kebijakan keras pemerintah terhadap Hamas dan kelompok militan lainnya. Di sisi lain, semakin banyak warga yang menuntut solusi damai dan mengakhiri siklus kekerasan yang berkepanjangan.

Protes ini terjadi di tengah konflik yang masih berlangsung di Gaza, Tepi Barat, dan perbatasan Lebanon selatan. Ribuan nyawa telah melayang, baik dari pihak Palestina maupun Israel, sementara situasi kemanusiaan di Gaza semakin memprihatinkan.

Aksi demonstrasi ini menjadi sinyal kuat bahwa masyarakat Israel semakin lelah dengan pendekatan militer yang berkepanjangan dan menginginkan perubahan arah kebijakan pemerintah.