MANGGARAI TIMUR — Pemerintah pusat memastikan penanganan pascagempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT) menjadi salah satu prioritas. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan pemerintah bergerak untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat terdampak terpenuhi, sekaligus mempercepat pemulihan berbagai layanan publik. Tito mengatakan penanganan bencana tidak berhenti pada proses evakuasi dan penyelamatan korban. Pemerintah juga memprioritaskan pemulihan layanan dasar serta akses mobilitas masyarakat yang terdampak gempa.

“Kita prioritaskan penanganannya, terutama kebutuhan dasar masyarakat,” kata Tito dalam peninjauannya di Kabupaten Manggarai Timur, NTT.

Kehadiran Tito di wilayah terdampak merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah pusat ingin memastikan penanganan bencana berjalan langsung di lapangan dan kebutuhan masyarakat dapat segera diidentifikasi.

Tito menjelaskan, penanganan pascagempa dilakukan secara bertahap. Pada tahap awal, pemerintah berfokus pada evakuasi, penyelamatan, penanganan korban, serta pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Setelah kondisi darurat tertangani, perhatian diarahkan pada pemulihan layanan dasar dan akses mobilitas. Infrastruktur yang mengalami gangguan perlu segera dipulihkan agar aktivitas masyarakat dapat kembali berjalan. Menurut Tito, pemulihan pascabencana membutuhkan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Setiap kebutuhan harus dipetakan secara jelas sehingga intervensi pemerintah dapat dilakukan secara efektif.

Salah satu perhatian pemerintah dalam penanganan gempa NTT adalah memastikan data kerusakan di lapangan akurat. Pendataan dan verifikasi diperlukan untuk menentukan bentuk bantuan yang tepat bagi setiap warga terdampak. Tito menekankan bahwa rumah-rumah yang terdampak gempa akan diklasifikasikan berdasarkan tingkat kerusakannya. Klasifikasi tersebut menjadi dasar dalam menentukan langkah penanganan dan bantuan yang akan diberikan. Proses verifikasi akan melibatkan pemerintah daerah. Selanjutnya, data tersebut akan divalidasi oleh Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memastikan informasi mengenai jumlah dan kondisi rumah terdampak dapat dipertanggungjawabkan. Langkah tersebut dinilai penting agar bantuan pemerintah tidak salah sasaran dan benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan.

Dalam proses pemulihan, pemerintah juga mempertimbangkan pembangunan kembali rumah masyarakat yang mengalami kerusakan akibat gempa. Salah satu opsi yang memungkinkan adalah membangun kembali rumah di lokasi semula, sepanjang kondisi dan aspek keselamatan wilayah memungkinkan. Namun, keputusan tersebut tetap membutuhkan verifikasi menyeluruh. Pemerintah perlu memastikan kondisi lokasi, tingkat kerusakan, serta faktor keselamatan sebelum menentukan pola pembangunan kembali. Dengan proses pendataan dan verifikasi yang dilakukan secara berlapis, pemerintah berharap program pemulihan dapat berjalan lebih terarah dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat terdampak.

Selain kebutuhan tempat tinggal dan layanan dasar lainnya, pemerintah juga terus mempercepat pemulihan jaringan kelistrikan di wilayah terdampak. Berdasarkan informasi dari Direktur Utama PLN, tingkat pemulihan kelistrikan di wilayah terdampak telah mencapai 88 persen. Pemulihan listrik menjadi bagian penting dalam proses penanganan pascabencana. Ketersediaan listrik dibutuhkan untuk mendukung aktivitas masyarakat, fasilitas kesehatan, komunikasi, hingga operasional berbagai layanan publik. Pemerintah berharap pemulihan infrastruktur dasar dapat terus dipercepat sehingga masyarakat secara bertahap dapat kembali menjalankan aktivitas sehari-hari.

Kehadiran Mendagri Tito Karnavian di Kabupaten Manggarai Timur menunjukkan upaya pemerintah pusat untuk memantau langsung perkembangan penanganan bencana. Dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah memastikan koordinasi lintas lembaga terus dilakukan agar respons terhadap dampak gempa dapat berjalan cepat dan tepat. Mulai dari penanganan korban, pemenuhan kebutuhan dasar, pendataan rumah terdampak, hingga pemulihan listrik dan akses mobilitas menjadi bagian dari agenda pemulihan. Pemerintah menargetkan proses tersebut dapat berlangsung secara bertahap dengan tetap mengutamakan keselamatan masyarakat.

Bagi warga terdampak, pemulihan bukan hanya tentang memperbaiki bangunan yang rusak. Lebih dari itu, pemerintah dituntut memastikan masyarakat dapat kembali memperoleh tempat tinggal yang layak, layanan dasar, akses transportasi, listrik, serta kesempatan untuk memulihkan kehidupan sosial dan ekonomi mereka setelah bencana.