JAKARTA — Perbedaan angka anggaran Badan Gizi Nasional (BGN) untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam dokumen RAPBN 2027 menjadi sorotan di DPR RI. Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Harris Turino mempertanyakan adanya perbedaan angka antara pidato Presiden Prabowo Subianto dan lampiran Buku Nota Keuangan RAPBN 2027.

Dalam narasi pidato Presiden Prabowo saat menyampaikan Nota Keuangan dan RAPBN 2027, anggaran BGN disebut sebesar Rp240 triliun

Namun, Harris menemukan angka berbeda dalam lampiran Buku Nota Keuangan RAPBN 2027. Dalam dokumen tersebut, nilai anggaran BGN tercantum mencapai Rp480 triliun

Perbedaan angka tersebut dinilai perlu segera diklarifikasi karena menyangkut anggaran negara dengan nilai sangat besar. Harris menilai informasi mengenai pagu anggaran seharusnya disajikan secara konsisten agar tidak menimbulkan kebingungan dalam pembahasan APBN.

“Komisi XI DPR RI tentu akan melakukan pendalaman mengenai hal ini di dalam rapat kerja kami dengan Kementerian Keuangan dengan otoritas moneter Bank Indonesia dan juga Bappenas agar tentu APBN 2027 adalah APBN yang benar dan APBN yang dirasakan manfaatnya untuk seluruh rakyat Indonesia,” ujar Harris dalam unggahan video yang dikutip Kamis (20/8/2026).

Harris mengatakan pendalaman akan dilakukan bersama Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. Langkah tersebut diperlukan untuk memastikan angka yang digunakan dalam pembahasan RAPBN 2027 telah sesuai dan tidak menimbulkan kesalahan dalam proses penganggaran.

Sorotan tersebut kemudian mendapat respons dari Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Ia menegaskan bahwa angka yang benar untuk anggaran BGN pada 2027 adalah Rp240 triliun

“Yang benar Rp240 triliun,” kata Purbaya saat dikonfirmasi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (20/8/2026).

Purbaya juga mengakui adanya perbedaan angka dalam dokumen yang beredar dan menyatakan akan memeriksa sumber munculnya angka Rp480 triliun tersebut.

“Mungkin ada salah ketik di mana, nanti saya cek, tapi angkanya yang betul Rp240 triliun,” ujarnya.

Dengan demikian, pemerintah untuk sementara memastikan Rp240 triliun

Perbedaan tersebut menjadi perhatian karena dokumen Nota Keuangan merupakan bagian penting dalam proses pembahasan RAPBN antara pemerintah dan DPR. Konsistensi angka diperlukan agar setiap pihak memiliki acuan yang sama dalam menghitung kebutuhan anggaran, mengevaluasi program, serta memastikan penggunaan uang negara dapat dipertanggungjawabkan.

Program MBG sendiri menjadi salah satu agenda prioritas pemerintah yang membutuhkan dukungan anggaran besar. Karena itu, ketepatan pencantuman pagu menjadi penting, terutama ketika DPR mulai melakukan pembahasan lebih mendalam mengenai struktur dan alokasi APBN 2027.

Di sisi lain, perbedaan antara angka dalam pidato Presiden dan dokumen resmi juga menunjukkan pentingnya proses verifikasi sebelum dokumen anggaran menjadi acuan bersama. Kesalahan pengetikan sekalipun dapat menimbulkan persepsi berbeda apabila menyangkut nominal hingga ratusan triliun rupiah.

Kini, publik dan DPR masih menunggu penjelasan lebih lanjut dari Kementerian Keuangan mengenai bagaimana angka Rp480 triliun

Untuk sementara, pemerintah menegaskan pagu BGN 2027 adalah Rp240 triliun. Sementara itu, DPR akan mendalami perbedaan angka tersebut untuk memastikan dokumen APBN 2027 memiliki data yang akurat dan dapat menjadi dasar pengelolaan anggaran negara secara transparan dan tepat sasaran.