Ketua MPR: MBG Bukan Sekadar Bagi-bagi Makanan, tapi Ikhtiar Mencerdaskan Bangsa Menuju Indonesia Emas 2045

Lensa Nuansa

Portal Berita Indonesia

lensanuansa.com
Ketua MPR: MBG Bukan Sekadar Bagi-bagi Makanan, tapi Ikhtiar Mencerdaskan Bangsa Menuju Indonesia Emas 2045
Nasional

Ketua MPR: MBG Bukan Sekadar Bagi-bagi Makanan, tapi Ikhtiar Mencerdaskan Bangsa Menuju Indonesia Emas 2045

Rizqi Akbar Sadly · 14 Agustus 2026 · 20.32 WIB · 3 dibaca

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Ahmad Muzani, menilai program Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan sekadar kegiatan pembagian makanan semata, melainkan merupakan bagian dari ikhtiar besar bangsa Indonesia dalam mencerdaskan kehidupan rakyatnya. Pernyataan tersebut disampaikan Muzani saat membuka Sidang Tahunan MPR RI 2026 sekaligus Sidang Bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, yang digelar di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026). Sidang tahunan ini sendiri merupakan agenda kenegaraan rutin dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, yang tahun ini mengusung tema "Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur".

Dalam sambutannya, Muzani menegaskan bahwa program MBG merupakan bagian dari ikhtiar mencerdaskan kehidupan bangsa sekaligus membangun manusia Indonesia yang sehat dan berkualitas. "Program tersebut bukan semata-mata pembagian makanan, namun merupakan bagian dari ikhtiar mencerdaskan kehidupan bangsa serta membangun manusia Indonesia yang sehat dan berkualitas," ujar Muzani di hadapan seluruh anggota MPR, DPR, dan DPD RI yang hadir dalam sidang tersebut. Ia menegaskan bahwa program yang dikelola oleh Badan Gizi Nasional (BGN) ini dirancang sebagai fondasi jangka panjang untuk mempersiapkan sumber daya manusia Indonesia yang unggul menjelang seabad kemerdekaan pada 2045 mendatang.

Ketua Dewan Pengarah Partai Gerindra tersebut mengungkapkan keprihatinannya terhadap realitas sosial yang masih terjadi di tengah masyarakat, meski Indonesia telah merdeka selama 81 tahun. Ia menyoroti bahwa masih banyak anak-anak Indonesia yang harus berangkat ke sekolah tanpa sarapan, sekaligus masih ada keluarga yang terpaksa dihadapkan pada pilihan sulit antara membeli makanan atau membayar biaya pengobatan. "Masih ada anak-anak kita yang berangkat ke sekolah tanpa sarapan. Masih ada keluarga yang harus memilih antara membeli makanan atau membayar pengobatan," kata Muzani dalam sambutannya. Kondisi inilah yang menjadi salah satu latar belakang penting mengapa pemerintah merancang program MBG sebagai salah satu prioritas nasional yang harus segera dijalankan secara menyeluruh.

Muzani menegaskan bahwa setiap elemen bangsa Indonesia, tanpa terkecuali, pasti memiliki cita-cita dan semangat yang sama, yakni memiliki generasi penerus yang unggul dan mampu bersaing secara kompetitif di kancah global. Menurutnya, pemenuhan gizi bagi anak-anak, ibu hamil, serta kelompok masyarakat yang membutuhkan bukanlah sekadar bantuan sosial biasa, melainkan investasi jangka panjang yang krusial bagi masa depan bangsa Indonesia. "Adalah mimpi kita semua memiliki anak-anak yang unggul dan bersaing secara kompetitif. Pemenuhan gizi anak-anak, ibu hamil, dan kelompok yang membutuhkan merupakan investasi jangka panjang bagi masa depan bangsa," jelas Muzani, menegaskan urgensi program tersebut sebagai bagian integral dari strategi pembangunan sumber daya manusia nasional.

Dalam kerangka besar tersebut, Muzani memandang program MBG sebagai salah satu terobosan penting dalam mewujudkan visi Generasi Emas 2045, yakni cita-cita besar bangsa Indonesia untuk memiliki generasi penerus yang sehat, cerdas, dan produktif tepat pada momentum satu abad kemerdekaan. "Dalam kerangka itulah kita memandang program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai terobosan dalam mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045," ujarnya. Ia menegaskan bahwa berbagai capaian pembangunan yang telah diraih Indonesia selama ini, mulai dari pembangunan infrastruktur, perluasan akses pendidikan, hingga peningkatan layanan kesehatan, perlu dilengkapi dengan intervensi gizi yang menyeluruh agar manfaat pembangunan tersebut benar-benar dirasakan hingga ke level individu, khususnya bagi kelompok rentan yang selama ini kerap luput dari perhatian.

Meski memberikan apresiasi terhadap semangat dan tujuan mulia dari program MBG, Muzani turut menekankan pentingnya aspek tata kelola dalam pelaksanaan program tersebut agar benar-benar dapat berjalan secara tepat sasaran dan akuntabel. Ia menegaskan bahwa seluruh pemangku kepentingan, baik dari unsur pemerintah, legislatif, maupun masyarakat sipil, memiliki tanggung jawab bersama untuk mengawal dan mengawasi implementasi program ini di lapangan. "Tugas kita bersama adalah memastikan bahwa tujuan yang baik itu dilaksanakan dengan tata kelola yang baik, tepat sasaran, dan akuntabel," pungkas Muzani, menegaskan bahwa keberhasilan program MBG tidak hanya bergantung pada niat baik pemerintah, tetapi juga pada kualitas pengawasan dan implementasi yang konsisten di seluruh tingkatan pelaksanaan program.

Pernyataan Muzani ini disampaikan di tengah dinamika publik yang tengah mengawasi ketat pelaksanaan program MBG, termasuk berbagai temuan dugaan penyimpangan tata kelola yang saat ini masih dalam proses penyidikan oleh aparat penegak hukum. Konteks ini menjadikan penekanan Muzani terhadap pentingnya akuntabilitas dan ketepatan sasaran program semakin relevan, mengingat besarnya anggaran negara yang telah dialokasikan untuk mendukung keberlangsungan program strategis nasional tersebut. Sidang Tahunan MPR RI 2026 ini turut menjadi momentum penting bagi Presiden Prabowo Subianto untuk menyampaikan Pidato Kenegaraan sekaligus laporan kinerja lembaga-lembaga negara, termasuk penyampaian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 di hadapan sidang bersama parlemen.

Ke depan, publik tentu akan terus mencermati bagaimana implementasi konkret dari harapan-harapan yang disampaikan Muzani dalam pidato pembukaannya tersebut, khususnya menyangkut perbaikan tata kelola program MBG agar benar-benar mampu menjawab persoalan gizi anak bangsa secara berkelanjutan. Sinergi antara lembaga legislatif, eksekutif, dan pengawasan masyarakat sipil akan menjadi kunci penting untuk memastikan bahwa program yang dirancang dengan visi besar menuju Indonesia Emas 2045 ini benar-benar dapat memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia, tanpa terjebak dalam persoalan penyimpangan anggaran maupun ketidaktepatan sasaran yang dapat mencederai tujuan mulia dari program tersebut.

Tag
Memuat tag...