Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia melontarkan kelakar soal warna politik saat mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam peluncuran dan groundbreaking Program Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 100 GWp di Gilimanuk, Jembrana, Bali, Selasa (25/8/2026).

Di hadapan Presiden Prabowo dan Gubernur Bali I Wayan Koster, Bahlil menyinggung latar belakang politik masing-masing pihak. Ia menyebut Prabowo merupakan Ketua Umum Partai Gerindra, sementara dirinya memimpin Partai Golkar. Adapun proyek PLTS tersebut diluncurkan di Bali yang secara politik kerap diasosiasikan dengan warna merah.

Kelakar itu disampaikan Bahlil untuk menggambarkan bahwa program pemerintah tidak semestinya dibatasi oleh perbedaan latar belakang politik. Menurutnya, pembangunan energi terbarukan membutuhkan kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah tanpa melihat warna politik.

Bahlil menilai Bali menjadi salah satu wilayah yang tepat untuk mengembangkan energi hijau. Selain memiliki komitmen terhadap pengembangan energi bersih, pembangunan PLTS di wilayah tersebut juga dinilai dapat menjadi bagian dari upaya memperkuat ketahanan energi nasional.

Program PLTS 100 GWp secara resmi diluncurkan melalui sejumlah proyek awal yang tersebar di enam provinsi. Tahap awal tersebut mencakup 14 proyek dengan total kapasitas sekitar 5,3 GWp.

Sejumlah proyek yang masuk dalam tahap awal antara lain PLTS Gilimanuk di Bali, PLTS Terapung Gajah Mungkur, PLTS Desa Sembur, serta PLTS Pulau Rengit. Proyek-proyek tersebut menjadi bagian dari langkah awal pemerintah menuju target pengembangan kapasitas PLTS secara nasional.

Pemerintah menargetkan kapasitas pembangkit listrik tenaga surya sebesar 100 GWp dapat direalisasikan dalam tiga tahun atau paling lambat pada 2029. Target tersebut menjadi salah satu bagian dari agenda pemerintah untuk meningkatkan porsi energi terbarukan dalam sistem kelistrikan nasional.

Pengembangan PLTS juga diarahkan untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil. Pemerintah secara bertahap menargetkan penggunaan pembangkit listrik tenaga diesel dapat dikurangi dan digantikan dengan sumber energi yang lebih bersih.

Program tersebut tidak hanya dipandang dari sisi penambahan kapasitas listrik. Pemerintah juga menghitung potensi efisiensi biaya yang dapat diperoleh dari pengembangan energi surya secara besar-besaran.

Berdasarkan proyeksi pemerintah, pengembangan PLTS hingga mencapai 100 GWp berpotensi menghemat biaya listrik lebih dari Rp73 triliun setiap tahun. Selain itu, penggunaan diesel diproyeksikan dapat ditekan hingga sekitar enam juta kiloliter.

Dari sisi lingkungan, pengembangan energi surya juga diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengurangan emisi. Pemerintah memperkirakan program tersebut dapat menekan emisi karbon sekitar 140,16 juta ton CO₂ setiap tahun.

Bagi pemerintah, target tersebut menjadi tantangan besar karena membutuhkan pembangunan infrastruktur dalam skala luas serta koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya.

Karena itu, Bahlil menekankan pentingnya kerja sama lintas wilayah dan kelompok dalam menjalankan program energi nasional. Pembangunan PLTS di Bali menjadi salah satu contoh bagaimana pemerintah pusat dan daerah dapat berjalan bersama dalam mengejar target energi bersih.

Kelakar mengenai perbedaan warna politik yang disampaikan Bahlil pun menjadi bagian menarik dari acara tersebut. Di balik candaan itu, pesan yang ingin disampaikan adalah bahwa agenda pembangunan dan kepentingan energi nasional harus ditempatkan di atas perbedaan politik.

Dengan target 100 GWp pada 2029, pemerintah kini mulai mendorong realisasi proyek-proyek PLTS secara bertahap. Keberhasilan program tersebut nantinya tidak hanya akan menentukan peningkatan kapasitas energi surya Indonesia, tetapi juga menjadi bagian dari upaya memperkuat ketahanan energi sekaligus mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil.