Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menegaskan pihaknya tidak akan memberikan toleransi terhadap aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terbukti melanggar aturan. Pelanggaran terhadap standar operasional prosedur (SOP), kelalaian yang menyebabkan kejadian fatal, hingga tindak pidana dapat berujung pada pencopotan jabatan atau pemberhentian sebagai ASN PPPK sesuai mekanisme yang berlaku.

Penegasan tersebut disampaikan sebagai bagian dari upaya BGN memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurut Sudaryono, pengelolaan layanan pemenuhan gizi menyangkut kepentingan masyarakat secara langsung sehingga setiap petugas wajib menjalankan tugas sesuai standar yang telah ditetapkan.

BGN menemukan sejumlah pelanggaran yang dilakukan oleh oknum di lingkungan SPPG. Bentuk pelanggaran tersebut antara lain ketidakhadiran petugas di dapur, pengabaian terhadap prosedur keamanan pangan yang berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan atau keracunan makanan, hingga dugaan keterlibatan dalam tindak pidana seperti penipuan dan judi daring.

Sudaryono menegaskan bahwa tindakan tersebut merupakan pelanggaran individu dan tidak menggambarkan kinerja seluruh SPPG. Menurutnya, mayoritas satuan pelayanan telah menjalankan tugas sesuai ketentuan dalam mendukung pelaksanaan program MBG.

Meski demikian, BGN tetap mengambil langkah tegas terhadap setiap pelanggaran yang ditemukan. Pengawasan terhadap SPPG menjadi penting karena layanan tersebut berhubungan langsung dengan penyediaan makanan bagi penerima manfaat, termasuk anak-anak dan kelompok masyarakat yang membutuhkan asupan gizi memadai.

Kedisiplinan petugas menjadi salah satu aspek yang mendapat perhatian. Kehadiran personel di dapur dan kepatuhan terhadap prosedur pengolahan makanan dinilai menjadi bagian penting untuk memastikan makanan yang diproduksi aman sebelum didistribusikan kepada penerima manfaat.

Selain persoalan kedisiplinan, BGN juga menaruh perhatian pada keamanan pangan. Setiap tahapan, mulai dari pengadaan bahan baku, proses pengolahan, hingga distribusi makanan harus mengikuti standar yang telah ditetapkan untuk mencegah munculnya masalah kesehatan.

Di sisi lain, BGN tengah menelusuri informasi yang beredar di media sosial mengenai dugaan penggelembungan harga telur di salah satu SPPG. Informasi tersebut belum menjadi kesimpulan akhir karena masih dalam tahap pemeriksaan dan penelusuran oleh pihak BGN.

Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan apakah terdapat perbedaan antara harga pengadaan dengan harga yang seharusnya serta apakah terdapat unsur pelanggaran dalam proses tersebut. BGN menyatakan hasil investigasi akan menjadi dasar untuk menentukan langkah selanjutnya.

Apabila dalam pemeriksaan ditemukan indikasi pelanggaran hukum atau kelalaian yang membahayakan penerima manfaat, kasus tersebut dapat diteruskan kepada aparat penegak hukum. Langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen BGN untuk memastikan pengelolaan program berjalan transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sudaryono juga menekankan bahwa penerapan sanksi tidak hanya bertujuan memberikan hukuman kepada pihak yang melanggar. Tindakan tegas diharapkan menjadi peringatan bagi seluruh jajaran SPPG agar tidak mengabaikan SOP dan selalu mengutamakan keselamatan serta kepentingan penerima manfaat.

Pengawasan yang ketat menjadi semakin penting seiring dengan pelaksanaan MBG yang melibatkan banyak SPPG dan personel di berbagai wilayah. Semakin luas cakupan program, semakin besar pula kebutuhan terhadap sistem pengawasan yang mampu mendeteksi pelanggaran sejak dini.

BGN memastikan evaluasi dan pemeriksaan akan terus dilakukan terhadap unit-unit pelayanan di lapangan. Setiap laporan masyarakat maupun informasi yang beredar akan ditelusuri sesuai prosedur agar persoalan dapat dibedakan antara dugaan pelanggaran, kesalahan administratif, dan tindak pidana.

Dengan langkah tersebut, BGN ingin memastikan Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya berjalan dalam skala besar, tetapi juga memenuhi standar keamanan pangan, disiplin kerja, dan tata kelola yang baik. Sanksi tegas terhadap oknum yang terbukti melanggar menjadi bagian dari upaya menjaga kepercayaan publik sekaligus melindungi penerima manfaat program.