Fenomena El Niño yang beriringan dengan puncak musim kemarau 2026 mulai meningkatkan risiko kekeringan dan berbagai dampak sosial di sejumlah wilayah Indonesia. Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai meminta seluruh jajaran Kementerian HAM (KemenHAM) RI memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat maupun daerah untuk mengantisipasi dampak tersebut. Instruksi itu disampaikan sebagai langkah untuk memastikan masyarakat terdampak tetap memperoleh perlindungan dan pemenuhan hak. Pemerintah juga diminta meningkatkan pemantauan kondisi di lapangan agar berbagai persoalan yang muncul akibat cuaca kering berkepanjangan dapat segera diidentifikasi.

“Terkait kondisi dampak El Niño yang kian meluas, saya memerintahkan seluruh jajaran KemenHAM RI di seluruh Indonesia untuk bahu-membahu bersama pemerintah setempat ikut aktif dalam langkah-langkah pengendalian,” kata Pigai dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (11/8/2026). Pernyataan tersebut menempatkan dampak perubahan kondisi cuaca sebagai salah satu persoalan yang perlu direspons melalui koordinasi lintas pemerintahan. Jajaran KemenHAM di daerah diarahkan tidak hanya memantau kondisi lingkungan, tetapi juga melihat konsekuensi sosial yang dialami masyarakat. Pendekatan tersebut diperlukan agar kelompok yang paling terdampak tidak kehilangan akses terhadap hak-hak dasarnya selama periode kemarau.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) sebelumnya memprediksi sebagian besar wilayah Indonesia mengalami puncak musim kemarau pada Juli hingga September 2026. Pada Agustus, puncak kemarau diperkirakan terjadi di 369 Zona Musim atau sekitar 48,84 persen luas daratan Indonesia. BMKG juga memperkirakan musim kemarau 2026 cenderung lebih kering dan lebih panjang dibandingkan kondisi normal di sejumlah wilayah. Kondisi tersebut membuat dampak El Niño perlu mendapat perhatian lebih karena berlangsung bersamaan dengan periode ketika curah hujan relatif rendah.

Dalam pemantauan KemenHAM, dampak sosial akibat kondisi kering berkepanjangan menjadi salah satu aspek yang harus diperhatikan secara khusus. Beberapa persoalan yang diantisipasi meliputi kebakaran hutan dan lahan (karhutla), kekeringan, krisis air, serta potensi gagal panen. Kondisi tersebut dapat memengaruhi kehidupan masyarakat secara langsung, terutama mereka yang menggantungkan pendapatan dari sektor pertanian dan aktivitas ekonomi yang bergantung pada ketersediaan air. Karena itu, jajaran KemenHAM diminta mengidentifikasi wilayah dan kelompok masyarakat yang membutuhkan perhatian lebih lanjut dari pemerintah.

Kekeringan juga dapat menimbulkan persoalan yang lebih luas ketika ketersediaan air bersih mulai berkurang. Masyarakat di wilayah yang mengalami defisit air dapat menghadapi kesulitan memenuhi kebutuhan dasar rumah tangga maupun kegiatan ekonomi sehari-hari. Dalam situasi seperti itu, kelompok rentan dapat menghadapi dampak yang lebih besar karena memiliki keterbatasan dalam mengakses sumber daya dan layanan. Pemantauan yang dilakukan pemerintah diharapkan dapat membantu memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap menjadi bagian dari prioritas penanganan.

Dampak terhadap sektor pertanian juga menjadi perhatian karena berkurangnya curah hujan dapat memengaruhi ketersediaan air untuk irigasi dan produktivitas lahan. BMKG mencatat sebagian besar wilayah Indonesia pada 2026 diprediksi mengalami kondisi musim kemarau dengan curah hujan di bawah normal. Sebanyak 482 Zona Musim yang mencakup sekitar 56,18 persen luas daratan Indonesia diprediksi berada pada kategori bawah normal atau lebih kering dari biasanya. Kondisi tersebut dapat meningkatkan risiko gangguan terhadap kegiatan pertanian apabila tidak diikuti dengan langkah antisipasi dan pengelolaan sumber daya air yang memadai.

Risiko karhutla juga menjadi salah satu persoalan yang perlu diantisipasi selama periode kemarau. Kondisi vegetasi yang lebih kering dapat membuat wilayah tertentu lebih mudah terbakar apabila terjadi sumber api, baik akibat aktivitas manusia maupun faktor lainnya. Pemerintah melalui berbagai instansi terkait perlu melakukan pemantauan dan pencegahan secara terpadu untuk mengurangi potensi kebakaran meluas. BMKG sendiri telah menekankan pentingnya kesiapan menghadapi dampak musim kemarau 2026, termasuk menjaga ketersediaan air dan mencegah kebakaran hutan dan lahan.

Bagi KemenHAM, persoalan tersebut tidak hanya dipandang sebagai isu kebencanaan atau lingkungan, tetapi juga berkaitan dengan perlindungan hak masyarakat. Pemerintah perlu memastikan kelompok yang terdampak kekeringan, krisis air, gagal panen, maupun bencana akibat kemarau tetap mendapatkan perhatian sesuai kebutuhan. Kelompok rentan menjadi salah satu prioritas karena dampak yang mereka hadapi dapat lebih berat dibandingkan masyarakat yang memiliki akses sumber daya lebih baik. Oleh sebab itu, koordinasi antara jajaran KemenHAM dengan pemerintah daerah menjadi penting untuk mengidentifikasi persoalan sejak awal dan memastikan respons pemerintah berjalan sesuai kondisi di lapangan.

Koordinasi tersebut juga diperlukan karena karakteristik dampak El Niño tidak selalu sama di setiap wilayah. Ada daerah yang lebih berisiko mengalami kekeringan dan kekurangan air, sementara wilayah lain menghadapi ancaman karhutla atau gangguan terhadap produksi pertanian. Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam memetakan kebutuhan masyarakat berdasarkan kondisi masing-masing wilayah. Dengan pertukaran informasi yang cepat antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, langkah penanganan dapat diarahkan kepada masyarakat yang paling membutuhkan.

BMKG memprediksi El Niño berpotensi bertahan hingga awal 2027, dengan peluang intensitas moderat sebesar 98 persen dan intensitas kuat sebesar 62 persen berdasarkan pembaruan prediksi yang disampaikan pada Juni 2026. Namun, dampaknya terhadap Indonesia diperkirakan semakin terasa ketika fenomena tersebut bertepatan dengan periode musim kemarau hingga sekitar pertengahan Oktober. Situasi ini membuat kesiapsiagaan pemerintah perlu dilakukan secara berkelanjutan, bukan hanya ketika dampak kekeringan telah muncul. Pemantauan perkembangan cuaca, ketersediaan air, kondisi pertanian, serta potensi karhutla menjadi bagian penting dalam upaya mitigasi.

Dengan kondisi tersebut, instruksi Menteri HAM kepada seluruh jajaran KemenHAM diarahkan untuk memperkuat koordinasi sekaligus memastikan dampak sosial dari El Niño tidak mengabaikan hak masyarakat. Pemerintah pusat dan daerah perlu terus memperbarui pemetaan kelompok terdampak serta menyesuaikan langkah penanganan berdasarkan perkembangan di masing-masing wilayah. Perhatian khusus terhadap kelompok rentan menjadi penting agar persoalan seperti kekurangan air, kehilangan mata pencaharian, hingga gangguan akibat bencana tidak berkembang menjadi persoalan sosial yang lebih besar. Sejalan dengan prakiraan BMKG mengenai kemarau yang relatif kering dan panjang, kesiapsiagaan lintas sektor akan menjadi salah satu faktor penting dalam menghadapi dampak El Niño hingga periode berikutnya.