JAKARTA — Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mendorong agar pendidikan HAM mendapatkan ruang khusus dalam sistem pendidikan nasional. Ia mengusulkan materi HAM tidak hanya disisipkan dalam mata pelajaran lain, tetapi diajarkan secara terpisah dengan menggunakan buku panduan khusus. Pigai mengatakan pihaknya tengah berkomunikasi dengan Kementerian Pendidikan untuk membahas usulan tersebut. Menurut Pigai, pemahaman mengenai HAM perlu diberikan secara lebih terstruktur sejak bangku sekolah. Hal itu dinilai penting karena hak asasi merupakan bagian yang melekat pada setiap manusia sepanjang kehidupannya.

“Prinsip HAM itu melekat pada setiap manusia sejak lahir sampai meninggal dunia,” ujar Pigai.

Pigai menilai pendidikan HAM tidak cukup apabila hanya menjadi materi tambahan dalam mata pelajaran lain. Menurutnya, diperlukan pembelajaran yang lebih sistematis agar peserta didik memahami HAM secara menyeluruh. Ia mengusulkan agar materi tersebut disusun dalam buku panduan khusus sehingga proses pembelajaran memiliki pedoman yang jelas. “Pendidikan HAM perlu diajarkan secara terstruktur, bukan hanya disisipkan dalam mata pelajaran lain,” kata Pigai.

Menurut dia, pendidikan HAM tidak hanya berkaitan dengan pengetahuan mengenai hak yang dimiliki setiap individu. Materi tersebut juga harus membangun kesadaran peserta didik mengenai kewajiban dan tanggung jawab sebagai warga negara.

Pigai menekankan bahwa pemahaman HAM harus berjalan beriringan dengan pembentukan etika dan karakter. Peserta didik perlu memahami bahwa penghormatan terhadap HAM bukan hanya mengenai bagaimana seseorang memperjuangkan haknya sendiri, tetapi juga bagaimana menghormati hak orang lain. “Pendidikan HAM bukan hanya untuk mengetahui hak, tetapi juga membangun etika dan kesadaran tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara,” tambahnya.

Dengan pendekatan tersebut, pendidikan HAM diharapkan dapat membantu membentuk generasi yang memiliki kesadaran terhadap nilai-nilai kemanusiaan sejak dini.

Untuk merealisasikan gagasan tersebut, Kementerian HAM kini tengah melakukan komunikasi dengan Kementerian Pendidikan. Pembahasan lintas kementerian diperlukan karena penerapan pendidikan HAM secara khusus akan berkaitan dengan kurikulum, materi pembelajaran, buku panduan, serta kesiapan tenaga pendidik. Pigai berharap pendidikan HAM nantinya dapat diberikan secara sesuai dengan tingkat usia dan perkembangan peserta didik.

Menurut Pigai, penguatan pendidikan HAM sejak sekolah dapat menjadi investasi jangka panjang untuk membangun masyarakat yang lebih memahami nilai kemanusiaan. Peserta didik diharapkan tidak hanya mengenal konsep HAM secara teoritis, tetapi juga mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk menghormati perbedaan, menjaga martabat orang lain, dan memahami batas antara hak pribadi dengan kewajiban sosial. Jika usulan tersebut disepakati, pendidikan HAM secara khusus diharapkan dapat menjadi salah satu instrumen untuk membentuk pengetahuan, etika, dan kesadaran generasi muda mengenai hak serta kewajiban sebagai warga negara.

Untuk saat ini, gagasan tersebut masih dalam tahap komunikasi antara Kementerian HAM dan Kementerian Pendidikan. Implementasinya akan bergantung pada hasil pembahasan serta kebijakan pemerintah mengenai sistem pendidikan nasional.