Pemerintah Provinsi Aceh bersama Pemerintah Kabupaten Gayo Lues mengusulkan percepatan pembangunan Jalan Lesten sepanjang 10,7 kilometer dan tujuh jembatan permanen kepada Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Usulan tersebut menjadi bagian dari upaya memulihkan konektivitas wilayah Gayo Lues yang terdampak bencana hidrometeorologi.

Pemerintah daerah menilai pembangunan infrastruktur permanen perlu segera dilakukan agar masyarakat tidak terus menghadapi hambatan dalam menjalankan aktivitas sosial maupun ekonomi. Akses jalan dan jembatan menjadi kebutuhan mendesak karena sejumlah jalur terdampak bencana dan membutuhkan penanganan lebih lanjut.

Bupati Gayo Lues Suhaidi mengatakan, pengajuan pembangunan permanen merupakan tindak lanjut dari dua kali kunjungan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ke wilayah tersebut. Dalam kunjungannya, Wapres meninjau langsung kondisi infrastruktur yang terdampak bencana sekaligus meminta pemerintah daerah menyampaikan kebutuhan pembangunan kepada pemerintah pusat.

"Penanganan darurat sudah berjalan bertahap. Namun, pembangunan permanen perlu segera dimulai agar aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat tidak terus terhambat," ujar Suhaidi, dikutip dari laman Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR), Rabu (26/8/2026).

Dalam usulan tersebut, pemerintah daerah mencantumkan tujuh jembatan yang membutuhkan pembangunan secara permanen. Empat di antaranya memiliki panjang masing-masing 80 meter, yakni Jembatan Aih Bobo, Jembatan Kendawi, Jembatan Atu Peltak Penomon Jaya, serta Jembatan Simpang Kenyaran–Aih Ilang.

Selain itu, terdapat Jembatan Rerebe di Kecamatan Tripe Jaya dan Jembatan Pintu Rime yang masing-masing memiliki panjang 180 meter. Sementara itu, Jembatan Lesten direncanakan memiliki bentang sepanjang 120 meter.

Pembangunan tujuh jembatan tersebut diharapkan dapat memperkuat kembali jaringan transportasi masyarakat di wilayah yang terdampak. Keberadaan jembatan permanen juga dinilai penting untuk memberikan kepastian akses dalam jangka panjang, terutama bagi masyarakat yang menggantungkan aktivitas ekonomi pada kelancaran mobilitas antarkawasan.

Tidak hanya jembatan, pemerintah daerah turut mengusulkan pembangunan Jalan Lesten sepanjang 10,7 kilometer. Jalan tersebut menjadi bagian penting dari konektivitas menuju wilayah Lesten sekaligus diharapkan dapat mendukung mobilitas masyarakat setelah infrastruktur mengalami dampak bencana.

"Akses jalan dan jembatan menjadi prioritas utama kami agar masyarakat Gayo Lues bisa kembali beraktivitas dengan aman dan lancar," kata Suhaidi.

Sambil menunggu pembangunan permanen, pemerintah dan satuan tugas terkait masih melakukan penanganan darurat di sejumlah titik. Pembangunan jembatan sementara menjadi salah satu langkah yang dilakukan untuk membuka kembali akses masyarakat.

Kepala Posko Wilayah Satgas PRR Aceh Safrizal ZA mengatakan sejumlah jembatan darurat telah disiapkan dan tinggal memasuki tahap pemasangan. Namun, kondisi medan menjadi salah satu kendala yang harus dihadapi tim di lapangan.

"Beberapa jembatan telah disiapkan tinggal proses pemasangan. Rumitnya kondisi lapangan menjadi tantangan percepatan penanganan jembatan darurat seperti di Pining [Gayo Lues]," ujar Safrizal, Selasa (25/8/2026).

Menurut Safrizal, Satgas PRR terus memfasilitasi penyelesaian berbagai kendala yang muncul selama proses penanganan. Pemerintah daerah di wilayah Tengah Aceh juga didorong mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi agar pemulihan pascabencana dapat segera dirasakan masyarakat.

Penanganan darurat dan pembangunan permanen menjadi dua tahapan yang berjalan beriringan. Jembatan darurat diperlukan untuk memulihkan akses dalam waktu cepat, sedangkan pembangunan permanen dibutuhkan untuk memastikan konektivitas dapat bertahan dalam jangka panjang dan lebih mampu menghadapi kondisi wilayah.

Bencana hidrometeorologi yang merusak infrastruktur dapat memberikan dampak berantai terhadap kehidupan masyarakat. Ketika jalan dan jembatan terputus, distribusi kebutuhan pokok, akses menuju fasilitas pelayanan publik, mobilitas pekerja, hingga aktivitas perdagangan dapat ikut terganggu.

Karena itu, percepatan pembangunan infrastruktur menjadi salah satu kunci pemulihan Gayo Lues. Jalan dan jembatan bukan hanya berfungsi sebagai jalur transportasi, tetapi juga menjadi penghubung utama masyarakat dengan pusat ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan layanan pemerintahan.

Pemerintah daerah berharap usulan pembangunan permanen tersebut dapat segera mendapatkan tindak lanjut dari pemerintah pusat. Dengan pembangunan Jalan Lesten dan tujuh jembatan, konektivitas antarkawasan di Gayo Lues diharapkan kembali pulih secara menyeluruh.

Di sisi lain, proses pemasangan jembatan darurat tetap menjadi prioritas selama pembangunan permanen belum terlaksana. Langkah tersebut diperlukan agar masyarakat tidak harus menunggu terlalu lama untuk kembali menggunakan akses transportasi yang terdampak bencana.

Pemulihan infrastruktur Gayo Lues pada akhirnya tidak hanya berbicara mengenai pembangunan fisik. Keberadaan akses yang aman dan layak menjadi fondasi penting untuk menghidupkan kembali aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat setelah bencana.

Dengan dukungan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan Satgas PRR, penanganan diharapkan dapat berjalan lebih cepat. Target akhirnya bukan sekadar membuka kembali jalan yang terputus, melainkan membangun konektivitas yang lebih aman, permanen, dan mampu menopang kehidupan masyarakat Gayo Lues dalam jangka panjang.