Ketua Umum DPP Projo Budi Arie Setiadi menyampaikan permintaan maaf setelah pernyataannya mengenai kemungkinan Pemilu digelar lebih cepat dari 2029 menjadi perbincangan di media sosial. Ia menegaskan, pernyataan tersebut merupakan pandangan pribadi dan tidak berkaitan dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

“Saya Budi Arie Setiadi memohon maaf kepada pihak-pihak yang kurang berkenan dan nyaman dengan pernyataan saya tersebut,” ujar Budi Arie, Rabu (26/8/2026).

Pernyataan tersebut muncul setelah video yang memperlihatkan Budi Arie berbicara di hadapan sejumlah relawan beredar luas di media sosial. Dalam video itu, Budi Arie menyampaikan pandangannya mengenai kemungkinan terjadinya percepatan Pemilu sebelum 2029.

Budi Arie bahkan menyebut dirinya memiliki firasat bahwa Pemilu dapat berlangsung lebih cepat dari jadwal yang selama ini diketahui publik. Ia kemudian mempertanyakan kesiapan para relawan jika skenario tersebut benar-benar terjadi.

“Saya ingin sampaikan, kok insting saya ini lebih cepat dari 2029. Apakah kita mau? Belum tentu kita mau. Kita masih ngomong Pemilu 2029, tetapi kalau terjadi percepatan bagaimana? Kita siap tidak?” kata Budi Arie dalam video tersebut.

Pernyataan itu kemudian menjadi sorotan karena disampaikan ketika Jokowi terlihat berada di samping Budi Arie dalam kesempatan tersebut. Situasi tersebut memunculkan berbagai tafsir di ruang publik, terutama mengenai apakah pernyataan tersebut berkaitan dengan sikap politik Jokowi.

Budi Arie kemudian memberikan penegasan bahwa pandangan mengenai kemungkinan percepatan Pemilu tersebut merupakan pendapat pribadinya. Ia memastikan pernyataan itu tidak mewakili sikap maupun pandangan Jokowi.

Penegasan tersebut disampaikan untuk meluruskan persepsi yang berkembang setelah video tersebut beredar. Menurut Budi Arie, tidak tepat apabila pernyataannya mengenai kemungkinan Pemilu berlangsung sebelum 2029 dikaitkan dengan Presiden ke-7 RI tersebut.

Permintaan maaf Budi Arie juga menjadi upaya meredam polemik yang berkembang di tengah masyarakat. Isu mengenai jadwal Pemilu memiliki sensitivitas politik yang tinggi karena berkaitan dengan agenda konstitusional dan proses demokrasi nasional.

Dalam konteks tersebut, pernyataan mengenai kemungkinan percepatan Pemilu mudah memunculkan spekulasi, terlebih ketika disampaikan di hadapan kelompok relawan dan kemudian beredar melalui media sosial.

Budi Arie memilih memberikan klarifikasi setelah pernyataannya menjadi perhatian publik. Ia menyampaikan permintaan maaf kepada pihak-pihak yang merasa tidak nyaman atau kurang berkenan dengan pernyataan tersebut.

Polemik ini sekaligus menunjukkan bagaimana pernyataan seorang tokoh politik dapat dengan cepat berkembang menjadi isu nasional ketika potongannya tersebar luas di media sosial. Konteks pembicaraan yang berlangsung secara langsung dapat berubah menjadi beragam tafsir ketika dikonsumsi publik melalui potongan video.

Di tengah situasi politik yang terus berkembang, kehati-hatian dalam menyampaikan pandangan menjadi penting, terutama ketika menyangkut agenda kenegaraan seperti Pemilu. Pernyataan yang bersifat personal pun dapat memunculkan persepsi lebih luas apabila disampaikan oleh tokoh yang memiliki posisi strategis di organisasi politik.

Budi Arie kini menegaskan kembali batas antara pandangan pribadinya dan sikap tokoh-tokoh politik yang berada di sekitarnya. Dengan klarifikasi tersebut, ia berharap polemik mengenai pernyataannya tentang kemungkinan percepatan Pemilu tidak berkembang menjadi kesimpulan yang keliru.

Pada akhirnya, pernyataan Budi Arie tersebut merupakan pandangan pribadi yang kemudian memicu perhatian publik setelah rekamannya beredar. Ia telah menyampaikan permintaan maaf sekaligus menegaskan bahwa pernyataan tersebut tidak berkaitan dengan Jokowi.