Pemerintah mendorong percepatan penggunaan kendaraan listrik melalui pengembangan motor listrik nasional dan skema pembiayaan yang lebih terjangkau bagi masyarakat. Salah satu rencana yang disiapkan adalah mendorong bank-bank milik negara atau Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) memberikan fasilitas uang muka atau down payment (DP) 0 persen untuk pembelian motor listrik nasional. Rencana tersebut disampaikan Chief Executive Officer (CEO) Danantara Rosan Roeslani sebagai bagian dari upaya meningkatkan minat masyarakat beralih dari kendaraan berbahan bakar fosil. Selain keringanan DP, pemerintah juga menyiapkan opsi suku bunga yang lebih rendah dan tenor pinjaman lebih panjang. Kebijakan tersebut diarahkan untuk menekan beban cicilan sehingga kendaraan listrik semakin mudah dijangkau masyarakat.

Pengembangan motor listrik nasional menjadi bagian dari agenda pemerintah untuk memperkuat industri otomotif dalam negeri sekaligus mendorong transisi energi. Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menyampaikan bahwa Indonesia akan segera memiliki motor listrik nasional dan menyatakan rencana peluncurannya dalam beberapa pekan. Pemerintah juga menempatkan produksi kendaraan listrik dalam negeri sebagai salah satu langkah untuk meningkatkan kemampuan industri nasional. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut pengembangan produksi motor listrik nasional merupakan bagian dari upaya memperkuat ekosistem kendaraan listrik sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil.

Rencana pemberian DP 0 persen melalui Himbara dinilai menjadi salah satu instrumen penting karena harga pembelian kendaraan masih menjadi salah satu pertimbangan utama masyarakat ketika memilih kendaraan listrik. Dalam skema pembiayaan konvensional, konsumen biasanya perlu menyediakan sejumlah dana di awal sebelum kredit kendaraan berjalan. Penghapusan kebutuhan uang muka dapat menurunkan hambatan awal bagi calon pembeli, meskipun besaran cicilan dan total biaya pembiayaan tetap akan bergantung pada harga kendaraan, tingkat bunga, tenor, serta ketentuan kredit yang berlaku. Karena itu, DP 0 persen tidak berarti kendaraan menjadi gratis atau tanpa kewajiban pembayaran. Konsumen tetap harus memenuhi persyaratan pembiayaan dan membayar angsuran sesuai perjanjian kredit.

Rosan juga menyebut pemerintah dan pihak terkait tengah menyiapkan penyesuaian suku bunga agar pembiayaan motor listrik menjadi lebih kompetitif. Suku bunga yang lebih rendah akan berpengaruh langsung terhadap besaran angsuran yang harus dibayarkan konsumen selama masa kredit. Selain itu, tenor pinjaman yang lebih panjang dapat memberikan pilihan cicilan bulanan yang lebih ringan, meskipun periode pembayaran menjadi lebih lama. Kombinasi antara DP rendah, bunga kompetitif, dan pilihan tenor menjadi salah satu cara untuk membuat kendaraan listrik lebih mudah diakses oleh masyarakat dengan kemampuan finansial yang beragam. Implementasi skema tersebut tetap membutuhkan perhitungan risiko kredit agar pembiayaan dapat berjalan secara sehat dan berkelanjutan.

Kehadiran motor listrik nasional juga berkaitan dengan upaya memperkuat kemampuan industri dalam negeri. Pemerintah sebelumnya menyampaikan bahwa motor listrik nasional akan dirancang oleh insinyur Indonesia dan diproduksi di dalam negeri. Chief Technology Officer BPI Danantara Sigit Puji Santosa mengatakan desain dan produksi motor tersebut diarahkan menggunakan kemampuan anak bangsa, sementara pihak yang mendapatkan penugasan produksi akan diumumkan pemerintah.

Dengan demikian, proyek tersebut tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan penggunaan kendaraan listrik, tetapi juga membangun kapasitas teknologi dan manufaktur nasional. Penguatan rantai pasok domestik menjadi faktor penting agar manfaat ekonomi dari perkembangan kendaraan listrik dapat dirasakan lebih luas.

Pemerintah juga melihat kendaraan listrik sebagai bagian dari strategi mengurangi konsumsi bahan bakar berbasis fosil. Kendaraan listrik menggunakan energi listrik sebagai sumber penggerak sehingga tidak membutuhkan BBM secara langsung dalam penggunaannya. Dalam jangka panjang, peningkatan jumlah kendaraan listrik dapat mendukung diversifikasi energi di sektor transportasi dan mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar minyak. Namun, dampak terhadap lingkungan dan ketahanan energi juga bergantung pada sumber listrik yang digunakan untuk mengisi baterai. Karena itu, pengembangan kendaraan listrik perlu berjalan beriringan dengan penguatan pembangkit energi yang lebih bersih serta infrastruktur pengisian daya.

Penguatan ekosistem kendaraan listrik juga membutuhkan dukungan dari sektor pembiayaan, industri, dan infrastruktur. Wakil Presiden Gibran Rakabuming pada Juni 2026 menerima audiensi Asosiasi Industri Sepeda Motor Listrik Indonesia (AISMOLI) untuk membahas perkembangan industri sepeda motor listrik dan strategi penguatan ekosistem kendaraan listrik nasional. Pemerintah menilai pengembangan sektor tersebut sejalan dengan agenda hilirisasi industri, peningkatan daya saing ekonomi, serta percepatan pemanfaatan energi yang lebih bersih. Artinya, peningkatan penjualan kendaraan listrik tidak hanya bergantung pada harga produk, tetapi juga pada ketersediaan layanan purnajual, suku cadang, baterai, jaringan pengisian, dan pembiayaan.

Di sisi lain, pasar motor listrik Indonesia sebelumnya telah memiliki sejumlah produk dan merek yang dikembangkan maupun diproduksi oleh perusahaan dalam negeri. Karena itu, istilah motor listrik nasional dalam program pemerintah perlu dipahami dalam konteks proyek atau produk yang sedang dikembangkan sebagai bagian dari kebijakan industri nasional, bukan berarti Indonesia baru pertama kali memiliki produk motor listrik buatan dalam negeri. Sejumlah laporan telah mencatat keberadaan merek seperti Gesits dan Maka Motors yang dikembangkan di Indonesia. Pembeda utama dari program yang kini disiapkan pemerintah adalah keterkaitannya dengan agenda pengembangan industri nasional serta dukungan ekosistem pembiayaan dan kebijakan pemerintah.

Bagi masyarakat, skema pembiayaan yang lebih ringan berpotensi menjadi salah satu pertimbangan ketika membandingkan motor listrik dengan sepeda motor konvensional. Selain harga pembelian, calon konsumen perlu memperhitungkan biaya penggunaan sehari-hari, kapasitas baterai, jarak tempuh, waktu pengisian, biaya perawatan, garansi, serta ketersediaan fasilitas pengisian. Kemudahan pembiayaan memang dapat mengurangi beban pembayaran di awal, tetapi konsumen tetap perlu memperhatikan total nilai pembayaran hingga kredit berakhir. Transparansi mengenai bunga, biaya administrasi, asuransi, dan ketentuan kredit menjadi penting agar masyarakat dapat mengambil keputusan secara rasional.

Dengan demikian, rencana DP 0 persen melalui Himbara menjadi salah satu bagian dari strategi yang lebih luas untuk mempercepat adopsi motor listrik nasional. Kebijakan tersebut tidak hanya menyasar sisi harga, tetapi juga mencoba membangun ekosistem yang melibatkan industri, perbankan, pemerintah, dan konsumen. Keberhasilan program nantinya akan bergantung pada kemampuan pemerintah dan pelaku industri menjaga harga tetap kompetitif, memastikan kualitas produk, serta menyediakan infrastruktur dan layanan pendukung yang memadai. Pada saat yang sama, skema pembiayaan perlu tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian agar tidak menimbulkan beban kredit yang berlebihan bagi masyarakat. Jika berbagai aspek tersebut dapat berjalan secara terpadu, motor listrik nasional berpotensi menjadi salah satu instrumen dalam penguatan industri otomotif sekaligus percepatan transisi energi Indonesia.