Jakarta – Pemerintah menetapkan target penurunan kemiskinan yang lebih ketat dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027. Tingkat kemiskinan dipatok pada kisaran 6,0%-6,5%, lebih rendah dibandingkan sasaran APBN 2026 yang berada di rentang 6,5%-7,5%.

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan target tersebut saat membacakan Nota Keuangan beserta RAPBN 2027 di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026). “Dengan pertumbuhan yang lebih kuat dan APBN yang efektif, kemiskinan di tahun 2027 ditargetkan turun ke rentang 6,0%-6,5% dari target APBN 2026 6,5%-7,5%,” ujar Prabowo.

Pemerintah menempatkan APBN sebagai instrumen utama untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi sekaligus memperkuat program-program yang memberi dampak langsung kepada masyarakat. Pendekatan ini diharapkan mampu mempercepat pengurangan kemiskinan secara berkelanjutan.

Dari sisi pendapatan, negara ditargetkan meraup Rp 3.426 triliun pada 2027. Angka ini naik dibandingkan target APBN 2026 sebesar Rp 3.153,6 triliun. Sementara belanja negara dirancang mencapai Rp 4.097,2 triliun, lebih tinggi dari realisasi perencanaan tahun sebelumnya yang sebesar Rp 3.842,7 triliun.

Dengan postur tersebut, pembiayaan anggaran 2027 dipatok Rp 671,2 triliun atau setara 2,40% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Rasio ini lebih rendah dibandingkan APBN 2026 yang mencapai 2,68% terhadap PDB, menandakan upaya pemerintah menjaga kesehatan fiskal sambil tetap ekspansif.

Untuk menopang target pembangunan tersebut, pemerintah menetapkan sejumlah asumsi dasar ekonomi makro. Pertumbuhan ekonomi dipatok 6%, lebih tinggi dari target APBN 2026 sebesar 5,4%. Inflasi dijaga di level 2,5%, nilai tukar rupiah diasumsikan stabil di Rp 17.500 per dolar Amerika Serikat, sementara tingkat suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun dipatok 6,9%.

Kombinasi pertumbuhan yang lebih kuat, inflasi terkendali, dan postur anggaran yang lebih besar diharapkan menjadi fondasi bagi penurunan kemiskinan yang lebih signifikan. Pemerintah menekankan bahwa keberhasilan target ini sangat bergantung pada efektivitas pelaksanaan program-program sosial dan ekonomi yang menyentuh langsung masyarakat berpenghasilan rendah.

Dengan target yang lebih ambisius ini, RAPBN 2027 menjadi cerminan komitmen pemerintah untuk mendorong pertumbuhan inklusif sekaligus memperkuat ketahanan fiskal nasional di tengah tantangan global.